KOMENNEWS.COM, Jakarta — Mantan Direktur Kebijakan Bakamla dan mantan Asisten Komisioner KASN, IGN Agung Yuliarta Endrawan, menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 121/PUU-XXII/2024 sebagai titik balik penting dalam penguatan sistem pengawasan merit Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Putusan tersebut bukan sekadar koreksi norma, tetapi mandat konstitusional yang harus dijadikan landasan untuk memperkuat manajemen ASN secara menyeluruh,” ujar Agung dalam keterangannya kepada media, Jumat (5/12/2025).
Putusan yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada 16 Oktober 2025 menyatakan bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf d UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa pengawasan sistem merit wajib dilakukan oleh lembaga independen.
Agung menilai, kehadiran lembaga independen merupakan syarat mutlak untuk mencegah penyimpangan kewenangan dalam manajemen ASN. “Tenggang waktu dua tahun yang diberikan MK adalah perintah konstitusional yang harus diterjemahkan pemerintah dalam bentuk kebijakan kelembagaan yang lebih kuat,” katanya.
Desain Lembaga Pengawas Merit
Dari sudut pandang hukum administrasi, Agung menyebut penguatan lembaga pengawas merit sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ia menekankan pentingnya asas legalitas, perlindungan HAM, keterbukaan, dan kepastian hukum.
Agung juga menyoroti kelemahan desain kelembagaan Komisi ASN sebelumnya, seperti ketergantungan anggaran pada kementerian lain, tidak adanya Sekretaris Jenderal, serta keterbatasan akses data dan daya paksa terhadap pihak yang dipanggil.
“Minimnya daya paksa rekomendasi dan lemahnya perlindungan institusional bagi ASN menyebabkan pengawasan merit tidak berjalan optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan, praktik politik yang mempengaruhi birokrasi seperti jual beli jabatan, mobilisasi tim sukses, dan tekanan kekuasaan dalam mutasi dan promosi menjadi tantangan serius.
Belajar dari Negara Lain
Agung menyebut sejumlah negara seperti Inggris, Thailand, Filipina, dan Amerika Serikat memiliki lembaga pengawas merit yang kuat, seperti Civil Service Commission dan Merit Systems Protection Board. Menurutnya, efektivitas lembaga tidak ditentukan oleh nama, tetapi oleh struktur, kedudukan, dan kewenangannya.
“Indonesia bisa mempertahankan nama Komisi ASN atau memilih nomenklatur lain, sepanjang lembaga tersebut diperkuat dan anggotanya ditetapkan sebagai Pejabat Negara setingkat menteri,” katanya.
Kewenangan dan Pembiayaan
Agung menekankan bahwa lembaga pengawas merit harus memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi seluruh siklus manajemen ASN, termasuk rekrutmen, penempatan jabatan, penegakan kode etik, dan penyelesaian sengketa.
Ia juga menyoroti pentingnya akses terhadap data perekrutan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta kewenangan untuk menetapkan sanksi administratif. “Lembaga harus dapat memanggil pihak terkait dengan daya paksa dan meminta dukungan APIP atau aparat keamanan,” ujarnya.
Terkait pembiayaan, Agung menyarankan agar anggaran pengawasan disiapkan secara memadai melalui mekanisme APBN, termasuk untuk digitalisasi layanan konsultasi, pengaduan, dan pelaporan netralitas ASN.
Sejalan dengan Asta Cita
Agung menyebut bahwa desain lembaga pengawas merit yang kuat dan independen sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya dalam penguatan SDM dan reformasi birokrasi.
“Birokrasi profesional dan sistem merit yang objektif adalah prasyarat utama untuk mencapai SDM unggul dan mencegah korupsi dari hulunya,” katanya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa Putusan MK 121/PUU-XXII/2024 harus dimaknai sebagai momentum bersejarah untuk membangun birokrasi modern yang berkelas dunia.
“Jika momentum ini dimanfaatkan dengan tepat, Indonesia dapat membangun birokrasi modern yang menjadi pilar penting menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
TIM REDAKSI
Posting Komentar