KomenNews.com, Jakarta — Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kembali menegaskan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekadar konsep normatif atau hafalan seremonial. Keempat pilar tersebut merupakan fondasi nilai kehidupan berbangsa yang harus terus diinternalisasi dan diwariskan lintas generasi.
Hal itu disampaikan dosen sekaligus konsultan manajemen dan komunikasi politik, Prianda Anatta, dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar pada Senin (22/12/2025) di Hotel 1O1 URBAN Jakarta Kelapa Gading. Kegiatan ini diikuti oleh anggota IPJI se-DKI Jakarta, Bang Japar se-Jakarta Utara, serta relawan Adang Daradjatun se-Jakarta Utara.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Iko Setiawan, SE, Ketua Bang Japar Jakarta Utara; Andi Muhamad Nirwansyah, Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI); serta jajaran Ketua DPC IPJI se-Jakarta, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.
Dalam paparannya, Prianda menegaskan bahwa Empat Pilar harus dipahami sebagai satu kesatuan utuh. Pancasila menjadi “sahabat hidup” bangsa Indonesia, UUD 1945 berfungsi sebagai konstitusi dan pengatur pemerintahan, NKRI merupakan bentuk negara yang final, sementara Bhinneka Tunggal Ika menjadi payung persatuan dalam keberagaman.
“Empat Pilar ini adalah bagian penting yang harus terus kita sosialisasikan. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memiliki proses sejarah dan dinamika kebangsaan yang berbeda dengan negara lain,” ujar Prianda.
Ia menjelaskan, perjalanan ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami perubahan signifikan, termasuk pada awal 1950-an ketika Indonesia sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai dampak perjanjian internasional. Saat itu, wilayah Indonesia terbagi dalam beberapa negara bagian, sementara Republik Indonesia hanya mencakup Pulau Jawa dengan pusat pemerintahan di Jakarta.
“Namun sistem tersebut tidak sesuai dengan karakter dan kehendak bangsa. Melalui mandat Badan Konstituante, Indonesia akhirnya kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kembali menganut UUD 1945,” jelasnya.
Prianda juga menguraikan dinamika perubahan konstitusi pasca reformasi. Menurutnya, amandemen UUD 1945 sejak tahun 2000 membawa perubahan fundamental, mulai dari penegasan Indonesia sebagai negara hukum, penguatan sistem presidensial, hingga mekanisme pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
“Perubahan struktur ketatanegaraan dari dominasi MPR ke sistem pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif merupakan bagian penting dari amandemen. Namun semua perubahan itu tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila,” katanya.
Lebih lanjut, Prianda menekankan bahwa NKRI adalah pilar yang tidak dapat ditawar, mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat plural dengan lebih dari 17 ribu pulau serta ribuan kelompok etnis, budaya, bahasa, dan agama.
“Keberagaman ini harus dijaga. Tidak boleh ada disintegrasi. Karena itu, kita membutuhkan payung pemersatu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa nilai Bhinneka Tunggal Ika telah hidup sejak era Kerajaan Majapahit, ketika berbagai perbedaan dapat hidup berdampingan dan tercermin dalam peninggalan sejarah. Prinsip tersebut menjadi bukti bahwa perbedaan bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekuatan persatuan.
Dalam kehidupan sehari-hari, Prianda menilai nilai-nilai Empat Pilar sejatinya telah dipraktikkan masyarakat Indonesia, mulai dari toleransi antarumat beragama, solidaritas sosial saat terjadi bencana, hingga semangat menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
“Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan nilai-nilai Empat Pilar ini dipahami dan diterima oleh generasi muda, termasuk generasi digital, agar keberlangsungan bangsa tetap terjaga,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya ancaman laten terhadap persatuan bangsa, baik dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila maupun dari melemahnya rasa toleransi dan kepedulian sosial.
“Minimal yang harus kita perkuat adalah toleransi dan rasa peduli sosial, agar kita tetap merasa sebagai satu saudara sebangsa dan setanah air,” pungkasnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan anggota Bang Japar, relawan Adang Daradjatun, serta jajaran IPJI dapat menjadi agen penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan insan pers dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Andi)
Posting Komentar