KomenNews. Com|| Garut– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD. Forum yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kamis (22/1/2026), dibuka langsung oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin.
Dalam sambutannya, Bupati Syakur menegaskan bahwa forum ini menjadi langkah penting untuk menghimpun aspirasi masyarakat sebelum masuk ke tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia menekankan, RKPD 2027 harus menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan visi “Garut Hebat dan Berkelanjutan.”
“Forum Konsultasi Publik bukan forum penetapan kegiatan, melainkan forum pembentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Apa yang disepakati di sini akan menjadi landasan pada seluruh tahapan perencanaan selanjutnya,” ujar Syakur.
Untuk tahun 2027, Pemkab Garut menetapkan tema pembangunan “Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah.” Tema ini dipilih sebagai respons atas tantangan kesejahteraan masyarakat dan daya saing wilayah.
Dukungan DPRD dan Aspirasi Masyarakat
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, S. Fahmi, menyatakan dukungannya terhadap proses perencanaan yang partisipatif. Menurutnya, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui agenda reses anggota DPRD pada 19–26 Januari 2026 akan menjadi masukan penting dalam penyusunan RKPD.
“Aspirasi yang dihimpun mencerminkan kondisi permasalahan dan harapan masyarakat secara nyata, sehingga menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah,” kata Fahmi.
Isu Strategis RKPD 2027
Kepala Bappeda Kabupaten Garut, Natsir Alwi, menjelaskan bahwa forum ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari Forkopimda, akademisi, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan. Penyusunan RKPD dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kombinasi top-down dan bottom-up.
Natsir memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembangunan tahun 2027, antara lain:
- Pemenuhan Layanan Dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, inovatif, adaptif, dan bersih.
- Penguatan Ekonomi dengan fokus pada sektor unggulan berkelanjutan.
- Ketahanan Fiskal untuk mengantisipasi keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Ia menambahkan, tindak lanjut dari forum ini adalah kewajiban perangkat daerah menyempurnakan rancangan kerja masing-masing. Sementara itu, kecamatan akan menyelenggarakan Musrenbang tingkat kecamatan guna menyelaraskan usulan pembangunan dari desa dan kelurahan dengan arah kebijakan daerah.
Selaras dengan Kebijakan Nasional
Acara ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan arahan strategis agar RKPD Garut 2027 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi.
Posting Komentar