KomenNews.com, Pematang Siantar- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Pematang Siantar, melalui Ketua Presidium Maruli Tua Sihombing, mengeluarkan pernyataan kritis, terhadap Walikota Pematang Siantar Wesly Silalahi dan Wakil Walikota Herlina.
Adapun kritik yang disampaikan tersebut, menyoroti tiga isu utama, yang dinilai mencerminkan kegagalan pengelolaan kota
" Ketidak jelasan pembangunan Pasar Horas, maraknya gelandangan dan pengemis, serta lambannya pengoperasian terminal Tanjung pinggir " ujar Maruli
Dikatakannya, Pembangunan Pasar Horas yang rencananya dibiayai melalui pinjaman dari Bank Sumut, menjadi sorotan utama karena ketidakjelasan perencanaan dan pelaksanaannya.
" Kami mempertanyakan Transparansi Pemerintah kota terkait proyek ini, dan kami juga meminta kejelasan mengenai jadwal pembangunan, mekanisme relokasi pedagang, serta dampak proyek terhadap perekonomian lokal, karena pedagang kecil berhak tahu nasib mereka " tegas Maruli Tua Sihombing.
Lain dari itu, Maruli Tua juga menyoroti kondisi trotoar disekitar pasar Horas yang rusak dan tidak ramah pejalan kaki, juga mencerminkan lemahnya perencanaan infrastruktur Pendukung
" PMKRI mendesak Walikota untuk membuka dialog terbuka dengan pedagang dan masyarakat, guna memastikan proyek Pasar Horas berjalan transparan dan inklusif " Kata Maruli
Lain dari itu maraknya gelandangan dan Pengemis, juga disorot oleh Maruli Tua Sihombing, menurutnya masalah Gepeng di Pematang Siantar, terutama disekitar Pasar Horas dan Jalan Merdeka, semakin meresahkan.
" Penertiban yang dilakukan Pemkot bersama Polres hanya bersifat sementara, dan tidak menyentuh akar permasalahan, PMKRI mencatat adanya Ekspoitasi anak dibawah umur sebagai Gepeng, yang menunjukkan kegagalan Dinas Sosial dalam pengawasan dan pemberdayaan.
" Kami juga mendesak Walikota, untuk membentuk Satgas Khusus yang fokus pada rehabilitasi dan pemberdayaan gepeng, termasuk anak anak yang dieksploitasi " Ujar Mahasiswa Universitas Efarina tersebut.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebagai organisasi Mahasiswa yang berpihak pada kaum marginal, PMKRI menilai pendekatan represif seperti penertiban tidaklah cukup, tanpa solusi jangka panjang, masalahnya akan terus berulang dan merusak citra kota serta kenyamanan warga.
Selanjutnya permasalahan Terminal Tanjung Pinggir, yang dinilai oleh PMKRI sebagai janji yang tak kunjung terealisasi, terutama Terminal Tipe A Tanjung Pinggir yang menghabiskan biaya Negara sebesar 43 Miliar, dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, hingga kini belum beroperasi optimal.
" PMKRI mengkritik lambannya tindak lanjut dari Walikota Pematang Siantar dalam hal ini, karena terminal tersebut, seharusnya dapat menjadi pusat ekonomi baru dan mengurangi kemacetan pusat kota, tapi ternyata hingga kini, hanya jadi Monumen Megah tanpa Fungsi " ungkap Maruli
PMKRI menilai kegagalan ini mencerminkan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait, seperti Balai pengelola transportasi darat (BPTD).
" PMKRI juga meminta Walikota segera memindahkan terminal liar yang berada di Pusat kota ke Terminal Tanjung pinggir, sebagaimana janji yang diungkapkan di DPRD pada Maret 2025, untuk menyelesaikannya setelah lebaran
" Ada tiga tuntutan dari PMKRI Pematang Siantar, terhadap Walikota Wesly Silalahi, untuk segera bertindak dengan langkah yang kongkret " tegas Maruli
Adapun tiga tuntutan yang dimaksud adalah, partama, Meningkatkan transparansi dan perbaikan infrastruktur pendukung pasar Horas, termasuk Trotoar, yang kedua adalah meluncurkan Program Rehabilitasi dan pemberdayaan untuk mengatasi masalah Gepeng, dan yang ketiga adalah memastikan pengoperasian penuh terminal Tanjung Pinggir sebelum akhir tahun 2025.
" Kami ingin Walikota menunjukkan komitmen nyata, dan bukan sekedar janji Seremonial " pungkasnya
(Ali Mukti HSB)
Posting Komentar