KomenNews.com, Jakarta - Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Muhammad Jazuli mengungkapkan, akan segera menertibkan Media yang seolah sengaja memeripkan nama Media mereka dengan Instansi-Instansi Pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh Jazuli dalam Konperensi Pers, yang dilaksanakan hari ini Selasa 5 Agustus 2025, di Gedung Pers lantai 7 kebon sirih Jakarta Pusat
Hadir di acara tersebut, para Wartawan dari berbagai Media, serta Pengurus Dewan Pers.
Dikesempatan tersebut Jazuli mengatakan, bahwa aduan baik dari masyarakat, instansi maupun perorangan ke Dewan Pers, terkait pemberitaan dan lain lain, mencapai angka 720 aduan dalam satu semester.
Menurutnya, salah satu penyebab tingginya jumlah aduan yang masuk ke Dewan Pers, adalah karena suburnya pertumbuhan Media baru di Indonesia.
" Menjamurnya Media baru terutama Online, yang mayoritas tumbuh diberbagai daerah, sayangnya tidak diimbangi dengan banyak hal, diantaranya Kualitas Jurnalisnya, dan Semangat Media dalam memproduksi Produk Jurnalistiknya " ujar Jazuli
Dia juga mengatakan, banyak Wartawan terutama didaerah yang belum memiliki kompetensi wartawan.
" Boro-boro mereka ikut Uji Kompetensi, memiliki ketrampilan dasar sebagai Jurnalispun masih diragukan, Kita masih menemukan para Jurnalis di Media media baru belum mumpuni, begitu juga Medianya, sehingga banyak yang abai, karena itu banyak aduan yang kami terima " Katanya
Dikatakannya, Dewan Pers tidak tebang pilih dalam melakukan pemecahan kasus, baik dari media yang telah terverifikasi maupun yang belum terverifikasi.
" Semua sama dan tetap mendapatkan porsi penanganan yang optimal " tegasnya
Disisi lain, Jazuli juga menegaskan, bahwa Dewan Pers akan segera melakukan penertiban terhadap Media-media yang menggunakan nama, mirip dengan Instansi Pemerintah, Fenomena ini dijumpai oleh Dewan Pers di sejumlah daerah, sehingga perlu segera ditertibkan.
" Ada yang Namanya seperti KPK lalu Polri, ini seolah olah menyaru-nyarukan Lembaga terkait, dan ini bisa menimbulkan Ambigu atau kebingungan di Publik " jelasnya.
Dia juga mengatakan, Jumlah aduan masyarakat yang masuk ke Dewan Pers meningkat 100 persen lebih, diperiode Januari hingga Juli 2025, lebih tinggi dibanding tahun 2024 pada periode yang sama.
(Abdul Rosad)
Posting Komentar