KomenNews.com, Medan- Ketua Umum Himpunan Masyarakat Tani Nusantara-Merah Putih (HMTN-MP) Asril Aska, Menyampaikan Kekecewaannya yang mendalam, terhadap sikap Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, yang Dinilainya telah mengabaikan Aspirasi masyarakat petani desa Kosik Putih, Kecamatan Simangabat Kabupaten Padang Lawas Utara
Hal ini disampaikan oleh Asril Naska kepada Media KomenNews.com Biro Medan pada hari Rabu 18 Juni 2025.
Menurut keterangannya, Aspirasi masyarakat yang dimaksud adalah terkait permohonan pelepasan dan pemberian hak atas lahan seluas 20 ribu hektare, yang telah digarap dan dikelola oleh masyarakat, sejak awal tahun 1990-an, Namun lahan tersebut kini di klaim dan dikuasai oleh salah satu perusahaan sawit swasta lokal, dan diduga telah dialihkan pengelolaannya oleh Pemerintah, tanpa keterlibatan masyarakat, sebagai pemilik historis lahan tersebut.
Disisi lain, Kedatangan Ketua Umum HMTN-MP bersama jajaran Pengurus Pusat (DPP) dan Pengurus Wilayah (DPW) Sumut ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, terkesan diabaikan
" Kami hadir di Kantor Gubernur Sumut, disertai surat permohonan Audensi bernomor :21/SL/DPL/HMTN-ML/Permohonan Audensi/11/2025, yang langsung saya tanda tangani sebagai Ketum HMTN-MP bersama Sekjend Mirdas Taurus Hika, S.Sos,SH,MH " ujar Asril Naska.
Dikatakannya, dalam surat tersebut, HMTN-MP mengusulkan pertemuan untuk membahas tiga agenda utama, yakni :
1. Penyampaian Program kerja HMTN-MP dalam mendukung Pertanian berbasis Kerakyatan di Sumatera Utara
2. Penjajakan sinergi kelembagaan, antara HMTN-MP dan Pemprop Sumut
3. Penguatan Kolaborasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.
" Namun semua harapan kami itu pupus, sebab tidak hanya Gubernur Sumatera Utara bapak Bobby Nasution yang tidak hadir, tapi tidak satupun pejabat mauljn staf Pemprop Sumut bersedia menemui rombongan kami, bahkan ruang tunggu Kantor Gubernur tampak kosong tanpa sambungan protokoler, seolah-olah kunjungan resmi yang kami lakukan ini terkesan diabaikan " kata Asr Naska.
Lain dari itu, dia juga mengatakan, bahwa kedatangan mereka tersebut, membawa Aspirasi rakyat, dan bukan untuk membuat kegaduhan.
" Tapi yang kami temukan hanya ruang kosong dan keheningan birokrasi, dan menurut kami, ini adalah bukti nyata, bahwa Nasib petani tidak dianggap penting oleh Pemimpin daerahnya sendiri " tegas Asril
Lebih Lanjut Asril Aska mengatakan, bahwa Organisasi mereka bukan ormas biasa, tapi Organisasi Pembela Kedaulatan Petani
" HMTN-MP, adalah Organisasi yang berdiri tegak dalam memperjuangkan hak-hak petani melalui advokasi hukum, pemberdayaan Komunitas dan reformasi kebijakan pertanian, dan Organisasi kami ini telah hadir diberbagai daerah, sebagai Mitra rakyat dalam menghadapi ketimpangan agraria dan pengabdian Negara " jelasnya.
Dia juga mengatakan, HMTN-MP, juga mendorong regenerasi petani muda, pemerataan distribusi pupuk, hingga penguatan kelembagaan petani.
" Namun jika Aspirasi kami ini ditolak mentah mentah, maka akan ada pertanyaan serius, terkait sektor pertanian " tambahnya.
Asri mengatakan, Sebenarnya permasalahan inti yang akan mereka sampaikan dalam Audensi tersebut, adalah dugaan perampasan lahan rakyat, oleh Perusahaan swasta.
" Petani didesa Kosik Putih ini, telah menggarap tanah tersebut secara turun temurun sejak tahun 1990-an, Namun kini terancam terusir karena kekuatan modal dan kekosongan perlindungan hukum dari Pemerintah " katanya
Sementara itu, Kerja DPW HMT -MP Sumatera Utara Dr P. Sihotang, SE, M.Si menyebutkan, bahwa situasi yang terjadi ini, sebagai bentuk Nyata dari krisis Agraria Struktural yang terus dibiarkan.
" Negara seharusnya melindungi rakyat kecil dan bukan menjadi penonton, ketika tanah yang mereka garap selama ini, tiba tiba diambil alih oleh Korporasi, tapi sayangnya yang kami temui justru pengabaian total dari Pemerintah Daerah Sumut " tegasnya
Di Akhir keterangannya, Ketua Umum HMTN-MP Asril Aska mengingatkan Pemprop Sumatera Utara, agar tidak meremehkan suara rakyat, apalagi dalam situasi konflik Agraria yang makin menguat, Mereka berharap tindakan pengabaian ini, bukan Merupakan upaya sistematis untuk menghindari tanggung jawab dan menghalangi gerakan tani yang sah dan konstitusional
" Kami hadir ke Kantor Gubernur ini, dengan membawa solusi, bukan sekedar protes, tapi jika pintu pintu dialog ditutup, tentu kami akan membawa permasalahan ini ke level yang lebih tinggi " Ujarnya.
Disampaikan pula oleh Asril Aska, bahwa sebagai tindak lanjut, HMTN-MP, kini tengah mempersiapkan berbagai langkah strategis, antara lain Mengajukan Permohonan Perlindungan hak atas tanah kepada Kementerian ATR/BPN, MelakMelakan Verivikasi dan Validasi data Agraria bersama Lembaga Independen, Membuka jalur Klarifikasi melalui Komnas HAM dan Ombudsman RI, serta merancang Aksi Solidaritas Nasional serta membuka Posko pengaduan petani diberbagai daerah di Indonesia.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, sementara Tim Investigasi Nasional KomenNews.com/KNTV, masih berupaya menghubungi pihak Humas Pemprop Sumut, terkait Klarifikasi atas insiden ini.
(Afril)
Posting Komentar