Acara tersebut digelar hari ini Kamis 12 Juni 2025, bertempat di Hotel Grand Tjokro Premiere Kota Bandung.
Hadir dikesempatan tersebut Kepala Biro Perekonomian Propinsi Jawa Barat, Asisten dua Kota Sukabumi, Sekretaris Bappeda Kota Sukabumi, Kepala BPJS Kota Sukabumi, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengampu pengelola DBHCHT.
Dalam Kesempatan tersebut, Wakil Walikota Sukabumi Bobby Maulana menegaskan Urgensi Optimalisasi pemanfaatan DBHCHT, agar dapat memberikan dampak langsung dan signifikan kepada masyarakat, khususnya di sektor Kesehatan, Penegakkan hukum dan Peningkatan Kesejahteraan sosial
" Pemanfaatan DBHCHT harus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 tahun 2024, diantaranya dapat digunakan untuk pembayaran iuran Jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan " ujarnya
Dia juga mengatakan dari data Jamsostek, untuk Kota Sukabhmi, baru terdaftar 55,38 persen atau baru 56.605 pekerja, dari total 102.205 orang
" Ini berarti masih ada sekitar 23.650 pekerja yang belum terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, oleh karena itu, dengan target UCJ, diharapkan pada tahun 2029 nanti, jumlahnya akan mencapai 70,68 Persen, oleh karena itu pemanfaatan DBHCHT ini, diharapkan dapat mencapai target tersebut " kata Bobby.
Di akhir sambutannya, Wakil Walikota Sukabumi Bobby Maulana, mengajak seluruh Pemangku kepentingan, untuk memperkuat sinergi lintas sektor, dengan memperhatikan regulasi yang berlaku.
Usai Rapat tersebut, Wakil Walikota Sukabumi Bobby Maulana kepada KomenNews.com mengatakan, Rapat Koordinasi tersebut menandai komitmen pemerintah Kota Sukabumi, dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, Akuntabel dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
" Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan, untuk mengetahui optimalisasi Pemanfaatan DBHCHT tahun 2025, yang tepat sasaran, dan berfokus pada penyusunan rencana kerja yang terukur dan berdampak Nyata " pungkasnya
(Dede Saepul)
Posting Komentar