DPW JPMI Pertanyakan Prasasti Peresmian RSUD Cilogran Dan RSUD Labuan Yang Dicopot

KomenNews.com, Banten - Pencopotan Prasasti Peresmian RSUD Cilogran dan RSUD Labuab, memicu sorotan tajam dari berbagai aktivis Banten.

Prasasti yang dicopot tersebut ditandatangani oleh PJ Gubernur Banten Al Muktabar pada 4 Oktober 2024, sebagai penanda RSUD tersebut resmi digunakan, Namun kini kedua Prasasti tersebut telah dicopot dari tempatnya.

Menurut Informasi yang diterima KomenNews.com, kedua Prasasti tersebut kini disimpan di Mess RSUD Cilogran dan RSUD Labuan 

Menurut keterangan Koordinator Wilayah Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (DPW JPMI) yang juga Ketua Bidang ESDM BADKO HMI Jabodetabek-Banten Entis Sumantri, menegaskan bahwa Prasasti tersebut bukan sekedar simbol melainkan catatan sejarah yang mencerminkan Legitimasi pembangunan.
" Prasasti menjadi bukti otentik waktu dan sosok Pemimpin, yang berperan dalam pembangunan Infrastruktur publik, seperti rumah Sakit, Jalan atau Jembatan di Banten " ujarnya pada hari Jumat 8 Agustus 2025

Menurutnya, masyarakat kini mempertanyakan alasan pencopotan tersebut.

" Jika pencopotan dilakukan tanpa dasar yang jelas, maka tindakan itu dinilai sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap sejarah, dan Pejabat yang menandatangani prasasti tersebut " ujarnya 

Dia juga mengatakan, ironisnya lagi, kini muncul Prasasti baru, yang menyebutkan Peresmian RSUD Cilogran pada 26 Mei 2025 dan RSUD Labuan pada 28 Mei 2025.

" Aneh kan, Ironis sekali adanya perbedaan tanggal Peresmian, apakah yang benar di tanggal 4 Oktober 2024, atau tanggal 26 dan 28 Mei 2025 ? " Katanya

Entis juga mengatakan, pencopotan atau pergantian prasasti yang resmi tidak bisa dilakukan sembarangan.

" Harus ada alasan Administratif yang sah, bukan sekadar motif pribadi atau politis " tegasnya.

Disisi lain, Entis juga mengatakan, bahwa publik juga menuntut klarifikasi dari pihak terkait, termasuk Managemen RSUD Cilogran dan RSUD Labuan serta Pemerintah Propinsi Banten

" Jika dibiarkan, maka tindakan ini akan menjadi preseden buruk, yang akan merusak nilai sejarah dan etika birokrasi di Pemprop Banten.

" Kita harus ingat sejarah, dan ingat pesan Bung Karno " Jas Merah- Jangan sekali kali melupakan Sejarah " pungkasnya.

(Tayo)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama