KomenNews.com, Banten- Hari ini 14 Juli 2025, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, melakukan Kunjungan Kerja ke Propinsi Banten.
Kehadiran Ahmad Muzani ini, disambut oleh Gubernur Banten Andra Soni, yang didampingi oleh para Kepala Daerah se- Propinsi Banten dan Unsur Forkopimda.
Dalam Pertemuan tersebut Ketua MPR Ahmad Muzank, menyatakan kesiapannya, untuk memfasilitasi berbagi Aspirasi dan kebutuhan daerah kepada Pemerintah Pusat.
" Saya mengamati, Amanah yang diberikan oleh Masyarakat Banten kepada Gubernur Banten sejak dilantik, berjalan dengan baik, dan itikad dari Bapak Gubernur untuk memenuhi jsnjinhs, juga dilaksanakan dengan kemampuan yang dimiliki serta keterbatasan yang ada, dan saya menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian terkait, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah " ujarnya.
Dikesempatan tersebut, Gubernur Banten Andra Soni dalam paparannya, menyampaikan capaian lain si Banten selain infrastruktur, yakni Program Sekolah swasta gratis, untuk jenjang SMA, SMK dan SLB
" Hingga Pertengahan tahun 2025 ini, Program Sekolah Swasta Gratis tersebut, telah mencakup 811 sekolah diseluruh wilayah Propinsi Banten, dan Program ini sebagai salah satu bentuk Nyata komitmen Pemerintah Propinsi Banten, dalam meningkatkan akses pendidikan yang inklusif dan merata " tegasnya
Dikesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan berbagai isu lintas kabupaten/kota, yang memerlukan perhatian Pemerintah Pusat, salah satunya terkait pengelolaan sungai yang berada dibawah kewenangan pusat.
" Kami juga meminta saran dan bantuan, agar kamu dapat berkomunikasi untuk dapat berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat, salah satunya adalah permasalah sungai " kata Andra Soni
Diapun berharap, Kunjungan Ketua MPR RI ke Propinsi Banten tersebut, dapat menjadi jembatan dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
" Kami sangat berharap, dukungan dari Bapak Ketua MPR RI terhadap Program-Program Pembangunan di Propinsi Banten, dapat menjadi dorongan Moral, agar Kebijakan didaerah dapat menjadi perhatian dan tindak lanjut dari Pemerintah Pusat " Pungkasnya
(Redaksi)
Posting Komentar