KomenNews.com, Jakarta - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan Maraknya Wartawan ' Bodrex' sebutan untuk orang yang mengaku ngaku sebagai Wartawan, untuk melakukan pemerasan, dan hal ini merupakan akibat dari tingginya pengangguran serta kebebasan bermedia sosial.
Menurut Komaruddin, banyak orang begitu mudahnya membuat Kartu Pengenal mengatasnamakan diri sebagai Wartawan, padahal mereka tidak punya Kompetensi secara resmi di bidang tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, saat rapat dengan Komisi I DPR RI pada hari Senin 7 Juli 2025.
Di satu sisi, Komaruddin tidak memungkiri bahwa Wartawan ' Bodrex' kerap memeras Pejabat atau Pemerintah Daerah.
" Modusnya sederhana, oknum Wartawan 'Bodrex' ini, akan datang dengan kamera memotret proyek Pemerintah yang dianggab bermasalah, lalu mengancam akan memberitakannya jika tak diberi imbalan " ujarnya.
Dikatakannya, bagi Kepala Daerah yang tidak tahu, dan juga mungkin kinerjanya kurang bagus, bisa jadi sasaran empuk, dan otomatis bisa keluar duitnya
" Saya menyarankan, agar Pemerintah Daerah, tidak menanggapi permintaan Wartawan, yang tidak terdaftar secara resmi, Kecuali memang Kinerja Pemda tadi kurang beres, ya itu agak panjang urusannya " kata Komaruddin.
Dia juga mengatakan, Bahwa Dewan Pers bekerjasama dengan Kementerian dalam Negeri dan Kepolisian, dalam melakukan literasi kepada Pemda diberbagai daerah.
" Salah satunya adalah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengecek Legalitas Wartawan ke Database resmi Dewan Pers " ungkapnya.
Disisi lain, Komaruddin juga berharap, DPR dan Kementerian Kondigi, dapat memfasilitasi dialog antara Pemangku kepentingan, termasuk Perusahaan Media dan Kementerian dalam Negeri, guna menyalurkan tenaga Wartawan bersertifikat ke instansi instansi yang membutuhkan, termasuk Pemerintah Daerah.
" Setiap Pemda, juga butuh tenaga Wartawan yang memang Skillful, sayang kalau mereka yang sudah dilatih dengan biaya tinggi malah menganggur " Pungkasnya
(Abdul Rosad)
Posting Komentar